Download Gratis RPP K13 Kelas 3 SD Tema 8 Semester 2 Revisi 2018

RPP K13 Kelas 3 SD Tematik Tema 8 Praja Muda Karana Semester 2 K13 Revisi 2018

rpp kurikulum 2013 sd
RPP K13 Kelas 3 SD Tema 8

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas 3 SD Semester 2 K13 Revisi 2018 disusun berdasarkan Permendikbud Nomor : 22 Tahun 2016.

Judul: Download RPP K13 Kelas 3 SD Tema 8 Semester 2 Revisi 2018
Link: Download RPP K13 Kelas 3 SD Tema 8 Semester 2 Revisi 2018

Adapun Perbedaan Perbaikan atau Revisi dari Kurikulum 2013 SD Tahun 2018 di fokuskan untuk meningkatkan hubungan atau keterkaitan antara Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yaitu :
  1. Mengintergrasikan Penguatan Pendidikan Karakter (PPPK) didalam Pembelajaran. Karakter yang diperkuat terutama 5 karakter, yaitu: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.
  2. Mengintegrasikan literasi; keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan 4C (Creative, Critical thinking, Communicative, dan Collaborative);
  3. Mengintegrasikan Higher Order Thinking Skill (HOTS).

RPP K13 Kelas 3 SD Tematik Tema 8 Kurikulum 2013 SD Revisi 2018 dilengkapi dengan lampiran-lampiran pelengkap yang terdiri dari :
  • Materi pembelajaran
  • Pendekatan dan Metode pembelajaran
  • Bentuk-bentuk Instrumen Penilaian

Berikut dibawah ini RPP K13 Kelas 3 SD Tematik Tema 8 Semester 2 K13 Revisi 2018 yang dapat diambil melalui laman Google drive:

RPP K13 Kelas 3 SD Tema 8 Praja Muda Karana Semester 2 Revisi 2018:

Subtema 1 Aku Anggota Pramuka => Download

Subtema 2 Aku Anak Mandiri => Download

Subtema 3 Aku Suka Berpetualang => Download

Subtema 4 Aku Suka Berkarya => Download

Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai Download RPP K13 Kelas 3 SD Tema 8 Semester 2 Revisi 2018, semoga bermanfaat. aamiin.

Download RPP K13 Kelas 3 SD Semester 2 Revisi 2018 lainnya:
  1. RPP K13 Kelas 3 SD Tema 5
  2. RPP K13 Kelas 3 SD Tema 6
  3. RPP K13 Kelas 3 SD Tema 7
  4. RPP K13 Kelas 3 SD Tema 8
Download K13: RPP SD

Download Gratis RPP K13 Kelas 3 SD Tema 7 Semester 2 Revisi 2018

RPP K13 Kelas 3 SD Tematik Tema 7 Perkembangan Teknologi Semester 2 K13 Revisi 2018

rpp kurikulum 2013 sd
RPP K13 Kelas 3 SD tema 7

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas 3 SD Semester 2 K13 Revisi 2018 disusun berdasarkan Permendikbud Nomor : 22 Tahun 2016.

Judul: Download RPP K13 Kelas 3 SD Tema 7 Semester 2 Revisi 2018
Link: Download RPP K13 Kelas 3 SD Tema 7 Semester 2 Revisi 2018

Adapun Perbedaan Perbaikan atau Revisi dari Kurikulum 2013 SD Tahun 2018 di fokuskan untuk meningkatkan hubungan atau keterkaitan antara Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yaitu :
  1. Mengintergrasikan Penguatan Pendidikan Karakter (PPPK) didalam Pembelajaran. Karakter yang diperkuat terutama 5 karakter, yaitu: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.
  2. Mengintegrasikan literasi; keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan 4C (Creative, Critical thinking, Communicative, dan Collaborative);
  3. Mengintegrasikan Higher Order Thinking Skill (HOTS).

RPP K13 Kelas 3 SD Tematik Tema 7 Kurikulum 2013 SD Revisi 2018 dilengkapi dengan lampiran-lampiran pelengkap yang terdiri dari :
  • Materi pembelajaran
  • Pendekatan dan Metode pembelajaran
  • Bentuk-bentuk Instrumen Penilaian

Berikut dibawah ini RPP K13 Kelas 3 SD Tematik Tema 7 Semester 2 K13 Revisi 2018 yang dapat diambil melalui laman Google drive:

RPP K13 Kelas 3 SD Tema 7 Perkembangan Teknologi Semester 2 Revisi 2018:

Subtema 1 Perkembangan Teknologi Produksi Pangan => Download

Subtema 2 Perkembangan Teknologi Produksi Sandang => Download

Subtema 3 Perkembangan Teknologi Komunikasi => Download

Subtema 4 Perkembangan Teknologi Transportasi => Download

Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai Download RPP K13 Kelas 3 SD Tema 7 Semester 2 Revisi 2018, semoga bermanfaat. aamiin.

Download RPP K13 Kelas 3 SD Semester 2 Revisi 2018 lainnya:
  1. RPP K13 Kelas 3 SD Tema 5
  2. RPP K13 Kelas 3 SD Tema 6
  3. RPP K13 Kelas 3 SD Tema 7
  4. RPP K13 Kelas 3 SD Tema 8
Download K13: RPP SD

Download Gratis RPP K13 Kelas 3 SD Tema 6 Semester 2 Revisi 2018

RPP K13 Kelas 3 SD Tematik Tema 6 Energi dan Perubahannya Semester 2 K13 Revisi 2018

rpp kurikulum 2013 sd
RPP K13 Kelas 3 SD Tema 6

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas 3 SD Semester 2 K13 Revisi 2018 disusun berdasarkan Permendikbud Nomor : 22 Tahun 2016.

Judul: Download RPP K13 Kelas 3 SD Tema 6 Semester 2 Revisi 2018
Link: Download RPP K13 Kelas 3 SD Tema 6 Semester 2 Revisi 2018

Adapun Perbedaan Perbaikan atau Revisi dari Kurikulum 2013 SD Tahun 2018 di fokuskan untuk meningkatkan hubungan atau keterkaitan antara Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yaitu :
  1. Mengintergrasikan Penguatan Pendidikan Karakter (PPPK) didalam Pembelajaran. Karakter yang diperkuat terutama 5 karakter, yaitu: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.
  2. Mengintegrasikan literasi; keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan 4C (Creative, Critical thinking, Communicative, dan Collaborative);
  3. Mengintegrasikan Higher Order Thinking Skill (HOTS).

RPP K13 Kelas 3 SD Tematik Tema 6 Kurikulum 2013 SD Revisi 2018 dilengkapi dengan lampiran-lampiran pelengkap yang terdiri dari :
  • Materi pembelajaran
  • Pendekatan dan Metode pembelajaran
  • Bentuk-bentuk Instrumen Penilaian

Berikut dibawah ini RPP K13 Kelas 3 SD Tematik Tema 6 Semester 2 K13 Revisi 2018 yang dapat diambil melalui laman Google drive:

RPP K13 Kelas 3 SD Tema 6 Energi dan Perubahannya Semester 2 Revisi 2018:

Subtema 1 Sumber Energi => Download

Subtema 2 Perubahan Energi => Download

Subtema 3 Energi Alternatif => Download

Subtema 4 Penghematan Energi => Download

Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai Download RPP K13 Kelas 3 SD Tema 6 Semester 2 Revisi 2018, semoga bermanfaat. aamiin.

Download RPP K13 Kelas 3 SD Semester 2 Revisi 2018 lainnya:
  1. RPP K13 Kelas 3 SD Tema 5
  2. RPP K13 Kelas 3 SD Tema 6
  3. RPP K13 Kelas 3 SD Tema 7
  4. RPP K13 Kelas 3 SD Tema 8
Download K13: RPP SD

Download Gratis RPP K13 Kelas 3 SD Tema 5 Semester 2 Revisi 2018 Gratis

RPP K13 Kelas 3 SD Tematik Tema 5 Cuaca Semester 2 K13 Revisi 2018

rpp kurikulum 2013 sd
RPP K13 Kelas 3 SD Tema 5

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas 3 SD Semester 2 K13 Revisi 2018 disusun berdasarkan Permendikbud Nomor : 22 Tahun 2016.

Judul: Download RPP K13 Kelas 3 SD Tema 5 Semester 2 Revisi 2018
Link: Download RPP K13 Kelas 3 SD Tema 5 Semester 2 Revisi 2018

Adapun Perbedaan Perbaikan atau Revisi dari Kurikulum 2013 SD Tahun 2018 di fokuskan untuk meningkatkan hubungan atau keterkaitan antara Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yaitu :
  1. Mengintergrasikan Penguatan Pendidikan Karakter (PPPK) didalam Pembelajaran. Karakter yang diperkuat terutama 5 karakter, yaitu: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.
  2. Mengintegrasikan literasi; keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan 4C (Creative, Critical thinking, Communicative, dan Collaborative);
  3. Mengintegrasikan Higher Order Thinking Skill (HOTS).

RPP K13 Kelas 3 SD Tematik Tema 5 Kurikulum 2013 SD Revisi 2018 dilengkapi dengan lampiran-lampiran pelengkap yang terdiri dari :
  • Materi pembelajaran
  • Pendekatan dan Metode pembelajaran
  • Bentuk-bentuk Instrumen Penilaian

Berikut dibawah ini RPP K13 Kelas 3 SD Tematik Tema 5 Semester 2 K13 Revisi 2018 yang dapat diambil melalui laman Google drive:

RPP K13 Kelas 3 SD Tema 5 Semester 2 Revisi 2018:

Subtema 1 Keadaan Cuaca => Download

Subtema 2 Perubahan Cuaca => Download

Subtema 3 Pengaruh Perubahan Cuaca terhadap Kehidupan Manusia => Download

Subtema 4 Cuaca, Musim dan Iklim => Download

Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai Download RPP K13 Kelas 3 SD Tema 5 Semester 2 Revisi 2018, semoga bermanfaat. aamiin.

Download RPP K13 Kelas 3 SD Semester 2 Revisi 2018 lainnya:
  1. RPP K13 Kelas 3 SD Tema 5
  2. RPP K13 Kelas 3 SD Tema 6
  3. RPP K13 Kelas 3 SD Tema 7
  4. RPP K13 Kelas 3 SD Tema 8
Download K13: RPP SD

Download Petunjuk Teknis (JUKNIS) BOS Tahun 2019

Petunjuk Teknis (JUKNIS) BOS Tahun 2019 Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019


Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Artkel ini berjudul : JUKNIS BOS Tahun 2019
Link Judul : Download Petunjuk Teknis (JUKNIS) BOS Tahun 2019
Rujukan : RPP SD
Permendikbud BOS
Juknis BOS Tahun 2019
Perlu diketahui dalam kebijakan BOS 2019 ada 3 Variabel BOS yaitu; BOS Reguler, Bos Kinerja dan Bos Affirmasi. yang akan di anggarkan oleh Pemerintah yaitu:
  1. BOS Reguler bertujuan Menyediakan pembiayaan operasi nonpersonal di satuan pendidikan dengan sasaran Sekolah yaitu Seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta.
  2. BOS Kinerja bertujuan Mendorong peningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian penghargaan dengan sasaran sekolah yaitu Sekolah yang berhasil meningkatkan mutu pendidikan dengan indikator yang digunakan adalah Peningkatan mutu sekolah Daerah yang memiliki keberpihakan terhadap Pendidikan (BOSDA)
  3. BOS Affirmasi Bertujuan Memberikan tambahan biaya tetap (fix cost) operasional sekolah dengan sasaran Sekolah yaitu Sekolah yang berlokasi didesa sangat tertinggal dengan indikator yang digunakan adalah Indeks desa membangun dari Kemendes PDTT
Untuk Besaran Satuan BOS Reguler tahun 2019 yang disalurkan per Triwulan yaitu:
  • SD Rp 800.000,-/siswa/tahun
  • SMP Rp 1.000.000,-/siswa/tahun
  • SMA Rp 1.400.000,-/siswa/tahun
  • SMK Rp 1.600.000,-/siswa/tahun
  • PKLK Rp 2.000.000,-/siswa/tahun
Untuk Besaran Satuan BOS Kinerja tahun 2019 yang disalurkan sekaligus pada penyaluran pertama yaitu:
  • SD Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun
  • SMP Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun
  • SMA Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun
  • SMK Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun

Sedangkan Besaran Satuan BOS Affirmasi tahun 2019 yang juga disalurkan sekaligus pada penyaluran pertama yaitu:
  • SD Rp 42.000.000,-/sekolah/tahun
  • SMP Rp 48.000.000,-/sekolah/tahun
  • SMA Rp 60.000.000,-/sekolah/tahun
  • SMK Rp 60.000.000,-/sekolah/tahun
  • PKLK Rp 60.000.000,-/sekolah/tahun

Dalam rangka pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2019 yang transparan dan akuntabel, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2019.

Adapun Tujuan Umum BOS Reguler Tahun 2019
  1. Membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah.
  2. Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah.

Tujuan Khusus BOS Reguler Tahun 2019
  1. BOS Reguler pada SD dan SMP bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  2. BOS Reguler pada SMA dan SMK bertujuan untuk membebaskan pungutan dan/atau membantu tagihan biaya di SMA dan SMK bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
  3. BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB bertujuan untuk: a. meningkatkan aksesibilitas belajar bagi peserta didik penyandang disabilitas pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan/atau b. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik penyandang disabilitas yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik yang diselenggarakan masyarakat maupun yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Sasaran BOS Reguler yaitu Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional.

pengelolaan BOS Reguler dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
  1. Mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
  2. Melakukan evaluasi tiap tahun; dan
  3. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan RKAS, dengan ketentuan: 1) RKJM disusun tiap 4 (empat) tahun; 2) RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri Sekolah; 3) RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS Reguler; dan 4) RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya

Tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Reguler Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Sedangkan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekolah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Berikut dibawah ini Petunjuk Teknis (JUKNIS) BOS Tahun 2019 yang dapat didownload melalui penyimpanan Google Drive kami:

Aturan PHK dan Sistem Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK

Aturan dan Sistem Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK


Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi kriteria dan jabatan PPPK, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, Gaji PPPK dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, hak dan kewajiban, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Untuk pemutusan hubungan perjanjian kerja diatur dalam bab 9 Bagian Ketiga belas yaitu Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja yang terbagi menjadi beberapa paragraf:

PPPK dan PNS
Jangka Waktu pppk asn


Terkait PP PPPK yang wajib diketahui:

Paragraf I Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Jangka Waktu PPPK Berakhir

Dalam Pasal 65 pp nomor 49 tahun 2018 diatur dalam beberapa ayat: Ayat 1 Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena jangka waktu PPPK berakhir diusulkan oleh:
  1. PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
  2. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
  3. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a
  4. dan JF selain JF ahli utama.

Ayat 2 Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. Ayat 3 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima. Ayat 4 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada saat berakhirnya perjanjian kerja.

Paragraf 2 Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Meninggal Dunia

Dalam Pasal 66 ini mengatur tentang: Ayat 1 Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK yang meninggal dunia, diusulkan oleh:
  1. PPK kepada Presiden bagi PppK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
  2. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
  3. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

Ayat 2 Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. Ayat 3 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ay at (21 ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima. Ayat 4 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia.

Paragraf 3 Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja atas Permintaan Sendiri


Pada Pasal 67 pp nomor 49 tahun 2018 sebagai berikut: Ayat 1 Permohonan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK diajukan secara tertulis kepada:
  1. PPK kepada Presiden bagi PPPK non PNS yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
  2. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
  3. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

Ayat 2 Permohonan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima atau dapat ditunda sampai dengan perjanjian kerja berakhir. Ayat 3 Dalam hal permohonan pemutusan perjanjian kerja diterima, Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. Ayat 4 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima. Ayat 5 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paragraf 4 Tata Cara Pemberhentian karena Perampingan Organisasi Pemerintah atau Kebijakan Pemerintah yang Mengakibatkan Pengurangan PPPK

Dalam Pasal 68 mengatur tentang: Ayat 1 Apabila terjadi perampingan organisasi pemerintah, PPPK yang kompetensinya masih dibutuhkan dan kontrak kerja yang bersangkutan belum berakhir maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Ayat 2 Dalam hal terjadi kelebihan PPPK dari lowongan yang ada, maka dilakukan evaluasi kinerja sejak penandatanganan hubungan perjanjian kerja dan mempertimbangkan masa kerja yang bersangkutan. Ayat 3 Kelebihan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat dan mendapatkan uang pesangon. Ayat 4 Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena perampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh:
  1. PPK kepada Presiden bagi PPPK non PNS yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
  2. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi pppK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
  3. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

Ayat 5 Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. Ayat 6 Keputusan pemutusan hubungan pedanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima. Ayat 7 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ayat 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat dan pemberian uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5 Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani

Dalam Pasal 69 pp nomor 49 tahun 2018 mengatur tentang: Ayat 1 Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani diajukan oleh:
  1. PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
  2. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi pppK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
  3. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JpT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

Ayat 2 Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. Ayat 3 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan kesehatan PPPK oleh tim penguji kesehatan. Ayat 4 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat {21 berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. apabila tidak cakap jasmani/rohani karena kecelakaan kerja, keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada akhir bulan masa berakhirnya hubungan perjanjian kerja; atau
  2. apabila tidak cakap jasmani/rohani karena sakitterus menerus, keputusan tersebut mulai berlaku pada hari ke-31 (tiga puluh satu) yang bersangkutan tidak masuk berturut-turut.

Paragraf 6 Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Tidak Memenuhi Target Kinerja

Selanjutnya dalam Pasal 70 pp no 49 tahun 2018 mengantur tentang: Ayat 1 PPPK yang tidak memenuhi target kinerja diusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh:
  1. PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama berdasarkan pertimbangan tim penilai akhir;
  2. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural berdasarkan pertimbangan tim penilai akhir; atau
  3. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama berdasarkan pertimbangan tim penilai.

Ayat 2 Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. Ayat 3 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima. Ayat 4 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada tanggal hasil evaluasi penilaian kinerja ditetapkan oleh tim penilai kinerja.

Paragraf 7 Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Pelanggaran Disiplin


Dalam Pasal 71 ini memuat beberapa aturan: Ayat 1 Pemutusan hubungan perjanjian kerja yang melakukan pelanggaran disiplin diusulkan oleh:
  1. PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
  2. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPKyang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
  3. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JpT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

Ayat 2 Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. Ayat 3 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima. Ayat 4 Keputusan pemutusan hubungan pedanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh tim pemeriksa pelanggaran disiplin PPPK ASN.

Paragraf 8 Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Melakukan Penyelewengan Terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 72 disebutkan dalam beberapa ayat yang mengatur: Ayat 1 PPPK yang terbukti melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh:
  1. PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
  2. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
  3. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JpT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

Ayat 2 Presiden atau PPK menetapkan keputtrsan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai pppK. Ayat 3 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima. Ayat 4 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan perjanjian kerja.

Paragraf 9 Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan

Dalam Pasal 73 mengatur tentang: Ayat 1 PPPK yang ditetapkan sebagai tersangka diusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh:
  1. PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
  2. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
  3. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

Ayat 2 Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. Ayat 3 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima. Ayat 4 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan perjanjian kerja.

Paragraf 10 Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

Dalam Pasal 74 pp nomor 49 tahun 2018 diatur sebagai berikut: Ayat 1 Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh:
  1. PPK kepada Presiden bagi PPPK ASN yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
  2. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
  3. PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada hunrf a dan JF selain JF ahli utama.

Ayat 2 Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK.

Manajemen Calon PPPK yang wajib diketahui:

Ayat 3 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah PPPK ASN yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Ayat 4 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurLls partai politik.

Demikianlah mengenai Aturan dan Sistem Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang dikutip dari PP nomor 49 tahun 2018, Semoga bermanfaat. aamiin.